Bamsoet Dukung Wacana Pilkada Dipilih Oleh DPRD. Bambang Soesatyo, yang akrab disapa Bamsoet, menyatakan dukungan penuh terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Pernyataan ini disampaikan pada akhir Desember 2025, menyusul ide yang pertama kali dilontarkan Presiden Prabowo Subianto pada awal bulan yang sama. Bamsoet menilai sistem ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi mahalnya biaya politik dalam pilkada langsung. Pengalaman pilkada selama ini sering menimbulkan praktik politik uang yang masif, sehingga perlu perubahan mekanisme. Dukungan ini juga didasari pada praktik di beberapa negara lain yang menerapkan pemilihan tidak langsung untuk kepala daerah. MAKNA LAGU
Alasan Dukungan Bamsoet: Bamsoet Dukung Wacana Pilkada Dipilih Oleh DPRD
Bamsoet menekankan bahwa pilkada langsung kerap berubah menjadi ajang kontestasi modal besar. Calon kepala daerah harus mengeluarkan dana sangat tinggi mulai dari pencalonan hingga kampanye, yang pada akhirnya menciptakan lingkaran setan. Setelah terpilih, mereka cenderung mencari cara mengembalikan modal melalui praktik menyimpang. Sistem pemilihan oleh DPRD dinilai lebih rasional karena bisa menekan politik uang dan oligarki. DPRD sebagai wakil rakyat memiliki kemampuan menilai rekam jejak, kapabilitas, dan integritas calon secara lebih mendalam. Mekanisme ini juga lebih tertutup dari pengaruh uang di lapangan, meski tetap harus transparan dan akuntabel.
Selain itu, Bamsoet menyebut efisiensi anggaran negara menjadi pertimbangan penting. Pilkada langsung memerlukan biaya logistik besar, pengamanan, hingga potensi pemungutan suara ulang akibat sengketa. Data menunjukkan ratusan kepala daerah terjerat korupsi dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar terkait pengembalian modal politik. Perubahan ke DPRD diharapkan memperkuat tata kelola daerah yang lebih bersih.
Praktik Internasional dan Syarat Perubahan: Bamsoet Dukung Wacana Pilkada Dipilih Oleh DPRD
Beberapa negara maju menerapkan sistem serupa, di mana kepala daerah dipilih melalui parlemen atau mekanisme perwakilan. Contohnya meliputi negara-negara dengan tradisi demokrasi kuat yang fokus pada kualitas pemimpin daripada kompetisi langsung. Bamsoet menegaskan bahwa ini bukan kemunduran demokrasi, melainkan peningkatan kualitasnya. Demokrasi sejati diukur dari hasil pemerintahan yang efektif, bersih, dan berpihak pada rakyat, bukan hanya proses pemungutan suara massal.
Namun, perubahan ini harus disertai penguatan integritas DPRD. Diperlukan transparansi proses, pengawasan publik ketat, serta sanksi tegas bagi anggota dewan yang menyalahgunakan wewenang. Tanpa itu, sistem baru bisa rentan terhadap praktik tidak sehat. Bamsoet optimistis, dengan penguatan tersebut, pemilihan melalui DPRD bisa berjalan sehat dan dipercaya masyarakat.
Dampak Potensial dan Perdebatan
Wacana ini memicu diskusi luas di kalangan politik. Di satu sisi, pendukung melihatnya sebagai cara mengurangi korupsi struktural dan ongkos politik yang membebani. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa pemilihan tidak langsung bisa mengurangi partisipasi rakyat langsung dalam menentukan pemimpin daerah. Pengalaman pilkada langsung pasca-reformasi menunjukkan persoalan belum sepenuhnya teratasi, sehingga alternatif ini layak dikaji mendalam. Bamsoet menyoroti bahwa perubahan harus melalui proses legislatif yang matang, melibatkan berbagai pihak untuk memastikan tetap demokratis.
Secara keseluruhan, dukungan Bamsoet menambah momentum bagi evaluasi sistem pilkada saat ini. Ini bisa menjadi langkah menuju demokrasi yang lebih substansial di tingkat daerah.
Kesimpulan
Dukungan Bamsoet terhadap wacana pilkada dipilih DPRD mencerminkan upaya mencari solusi atas masalah kronis dalam demokrasi elektoral Indonesia. Dengan fokus pada pengurangan politik uang, efisiensi, dan kualitas pemimpin, ide ini patut menjadi bahan diskusi serius. Perubahan apa pun harus menjaga prinsip demokrasi, dengan penguatan mekanisme pengawasan agar tidak menimbulkan masalah baru. Pada akhirnya, tujuan utama adalah pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Wacana ini bisa membawa perbaikan jika diimplementasikan dengan hati-hati dan transparan.