Anak Pernikahan Siri hingga Putus Sekolah Akan Dapat MBG. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah mulai 2025 kini diperluas cakupannya. Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri serta anak putus sekolah tetap berhak menerima manfaat MBG. Keputusan ini diumumkan setelah evaluasi tahap awal menunjukkan banyak anak rentan terlewat dari program karena status keluarga atau pendidikan. Kementerian terkait menegaskan bahwa MBG bersifat inklusif dan tidak diskriminatif, sehingga anak dari pernikahan tidak tercatat resmi atau anak yang berhenti sekolah tetap mendapatkan jatah makan bergizi setiap hari. BERITA TERKINI
Pendahuluan: Anak Pernikahan Siri hingga Putus Sekolah Akan Dapat MBG
MBG awalnya ditujukan bagi siswa sekolah negeri dan swasta dari kelas satu hingga SMA, dengan target mencapai 82 juta penerima pada akhir 2026. Namun, data lapangan menunjukkan ribuan anak tidak terjangkau karena orang tua menikah siri atau anak tersebut sudah putus sekolah. Pemerintah memutuskan memperluas kriteria agar anak usia 6–18 tahun dari keluarga miskin atau rentan tetap mendapat manfaat, tanpa memandang status akta nikah orang tua maupun status sekolah. Pengumuman ini disampaikan dalam rapat koordinasi lintas kementerian pada Januari 2026. Langkah ini diharapkan mengurangi angka stunting dan gizi buruk di kalangan anak-anak paling rentan.
Perluasan Cakupan untuk Anak Pernikahan Siri: Anak Pernikahan Siri hingga Putus Sekolah Akan Dapat MBG
Anak dari pernikahan siri sering kali tidak memiliki akta kelahiran lengkap atau Kartu Keluarga yang sesuai karena pernikahan orang tua tidak tercatat di KUA. Akibatnya, mereka kerap terlewat dari program bantuan sosial, termasuk MBG tahap awal. Kini, pemerintah menyatakan bahwa bukti identitas sederhana seperti surat keterangan dari RT/RW atau desa sudah cukup untuk mendaftar. Orang tua cukup membawa anak ke posko MBG terdekat bersama dokumen pendukung minimal. Program ini tidak mempersoalkan status hukum pernikahan orang tua. Tujuannya jelas: memastikan anak tetap mendapat asupan gizi meski keluarga hidup dalam kondisi rentan. Data awal menunjukkan puluhan ribu anak dari pernikahan siri tersebar di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi yang kini mulai terdata untuk menerima manfaat.
Anak Putus Sekolah Tetap Berhak
Banyak anak putus sekolah karena faktor ekonomi, jarak sekolah jauh, atau membantu orang tua bekerja. Sebelumnya, MBG hanya menyasar siswa aktif sekolah. Kini, anak usia sekolah yang sudah berhenti belajar tetap bisa mengakses program melalui posko desa atau kelurahan. Mereka akan menerima jatah makan bergizi satu kali sehari, sama seperti siswa sekolah. Pendaftaran dilakukan dengan surat keterangan putus sekolah dari kepala desa atau camat, ditambah KTP orang tua atau KK. Langkah ini diambil karena anak putus sekolah justru lebih berisiko mengalami gizi buruk akibat kurangnya akses ke program sekolah. Dengan inklusi ini, diharapkan angka anak putus sekolah yang kekurangan gizi bisa ditekan signifikan.
Mekanisme Penyaluran dan Target Jangka Pendek
Penyaluran MBG untuk kelompok baru ini dilakukan melalui posko tetap di desa/kelurahan dan beberapa titik distribusi keliling. Makanan disiapkan dalam bentuk paket bergizi yang mencakup karbohidrat, protein, sayur, buah, dan susu. Setiap anak mendapat satu paket per hari sekolah atau hari kerja. Untuk anak putus sekolah, penyaluran bisa dilakukan setiap hari kerja atau disesuaikan jadwal posko. Pemerintah menargetkan 5–7 juta anak tambahan dari kelompok rentan ini bisa terdaftar hingga akhir 2026. Anggaran dialokasikan dari APBN dan dana desa, dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi penyimpangan. Petugas lapangan diminta memverifikasi data secara langsung ke rumah tangga agar bantuan tepat sasaran.
Kesimpulan
Perluasan MBG ke anak pernikahan siri dan anak putus sekolah menjadi langkah konkret untuk menjangkau kelompok paling rentan. Dengan kriteria inklusif dan mekanisme pendaftaran yang lebih fleksibel, program ini diharapkan benar-benar menjangkau anak-anak yang selama ini terlewat. Fokus pada gizi anak usia sekolah dan remaja akan berdampak jangka panjang terhadap penurunan stunting dan peningkatan kualitas SDM. Pemerintah menekankan bahwa MBG bukan hanya soal makan gratis, melainkan investasi masa depan bangsa. Semua pihak, mulai dari desa hingga pusat, diminta bekerja sama agar tidak ada lagi anak yang kelaparan atau kekurangan gizi hanya karena status keluarga atau putus sekolah.